Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengapresiasi keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menunda pembelajaran tatap muka (PTM) hingga satu semester di DKI Jakarta. Sebab, P2G sendiri memang konsisten menyuarakan agar daerah yang masih termasuk zona merah dan oranye seperti DKI Jakarta harus menunda PTM. Mengingat angka Covid 19 di DKI Jakarta yang makin naik statistiknya, Satriwan menilai pilihan menunda PTM adalah opsi yang sangat memihak pada siswa, guru, dan keluarga pada saat ini.
Di sisi lain, P2G juga mengapresiasi Gubernur Jateng, Banten, dan Bengkulu yang sudah lebih awal memutuskan menunda PTM Januari. Keputusan beberapa kepala daerah ini, kata dia, hendaknya dicontoh oleh daerah lain dengan kondisi Covid 19 yang sama. Sebaliknya, Satriwan menyayangkan keputusan Dinas Pendidikan Prov Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Barat yang memutuskan siap melakukan PTM pada Januari 2021.
"Mestinya daerah melakukan kroscek betul betul ke tiap sekolah tanpa kecuali. Jadi jangan asal siap siap saja atau sekadar menerima laporan online," kata dia. Lebih lanjut, Satriwan berharap Disdik DKI terus dan makin meningkatkan pendampingan kepada guru dan orang tua selama PJJ daring. "DKI relatif lebih baik untuk pelaksanaan PJJ daring. Untuk itu keterampilan guru mesti ditingkatkan dan harus jadi perhatian khusus," jelas Satriwan.
"Kondisi seperti di Kep. Seribu yang masih sulit dalam akses internet, ini laporan kepada P2G selama ini, hendaknya menjadi fokus. Perluasan akses internet di Kep. Seribu mesti ditingkatkan, tentu kerjasama Disdik dengan Kominfo misalnya," tandasnya.
