Edhy Prabowo mengundurkan diri sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) setelah resmi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Edhy sekaligus menyatakan mundur dari jabatan wakil ketua umum Partai Gerindra. Lalu bagaimana sikap Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto?
Kendati belum muncul memberikan tanggapan terkait status Edhy tersangka KPK, Prabowo disebut berkomitmen terhadap hukum dan pemberantasan korupsi. Ia juga akan taat akan proses hukum, termasuk proses penyelidikan yang digelar lembaga antirasuah. Sementara, kursi Menteri KKP yang ditinggalkan Edhy Prabowo akan kosong.
Di sisi lain, keberadaan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga dinanti oleh seorang politikus yang merupakan mantan wakilnya di Gerindra. Menuliskan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut partainya menghormati proses hukum yang dijalankan KPK terhadap Edhy Prabowo. "Kami juga akan mengikuti proses hukum tersebut sesuai aturan yang berlaku dan Pak Prabowo serta Partai Gerindra tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi," ujar Dasco di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (26/11/2020).
Menurut Dasco, Edhy Prabowo sudah menyampaikan pengunduran diri dari partai, yang sebelumnya menduduki posisi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup. "Kami terima dengan baik sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku di partai, dan karena sudah langung diumumkan (oleh Edhy), kami terima," ucapnya. Dasco menyebut, pihaknya akan melakukan pencarian kader Gerindra lainnya untuk ditempatkan di posisi yang ditinggalkan Edhy Prabowo.
"Kami akan segera siapkan penggantinya," papar Dasco yang juga menjabat Wakil Ketua DPR. Artikel lain mengabakan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut partainya menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kursi Menteri Kelautan dan Perikanan. "Kami dari Partai Gerindra tidak mencampuri dan kami tunggu saja bagaimana kebijakan dari Pak Presiden," ujar Dasco di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (26/11/2020).
Diketahui, porsi Partai Gerindra di Kabinet Indonesia Maju sebanyak dua kursi. Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra, menduduki Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo saat itu ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Namun, setelah Edhy ditetapkan tersangka kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur oleh KPK, kursi Gerindra berkurang satu di tingkat eksekutif.
Dasco menyebut, penentuan kursi menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi. "Itu adalah hak prerogatif presiden dan kami belum bicara atau mendapatkan kabar lebih lanjut mengenai itu (kursi Menteri Keluatan dan Perikanan)," ucap Dasco. Sebelumnya diberitakan ,Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ad Interim Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Luhut menjadi Menteri Ad Interim KKP karena Menteri Definitif KKP, Edhy Prabowo diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan kasus korupsi.
Surat penunjukan Luhut tersebut disampaikan Juru Bicara Kemenko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi pada Rabu (25/11/2020) malam. "Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KKP, Presiden berkenan menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KKP ad interim," kata Jodi kepada wartawan. Menteri Ad Interim biasanya ada, karena terdapat kekosongan kursi Menteri definitif.
Posisi Menteri Ad Interim biasanya juga diisi oleh Menteri dari bidang yang berkaitan. Untuk diketahui Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri berada di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Memberitakan, mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mempertanyakan ketidakmunculan sosok Prabowo Subianto selaku pimpinan Partai Gerindra, di saat eks Menteri KKP sekaligus politisi Gerindra Edhy Prabowo ditetapkan tersangka oleh KPK.
"Kok diam aja sih, keluar tunjukkan diri ke masyarakat dan katakan maaf yang sebesar besarnya pada masyarakat terkait ditangkapnya Edhy Prabowo oleh KPK, jangan cuma ketua harian yang bicara di publik," kata Arief dalam keterangan yang diterima, Kamis (26/11/2020). Masyarakat saat ini, dikatakan Arief, menunggu ucapan dari Menteri Pertahanan tersebut. "Mereka ingin tahu pesan apa yang ingin disampaikan Mas Bowo," lanjutnya.
Arief tahu benar sosok Prabowo bukanlah orang yang pengecut. Maka itu, sebaiknya dalam kondisi saat ini, pucuk pimpinan tertinggi di Gerindra sebaiknya bicara. "Saya sampai detik ini masih punya impian kalau Indonesia nanti punya presiden yang bernama Prabowo Subianto, karena itu saya meminta Mas Bowo bicara." "Jangan diam seribu bahasa dan bertanggung jawab atas kejadian yang sangat memalukan untuk partai kita ini," katanya.
Pasalnya menurut Arief, ini menyangkut keselamatan Partau Gerindra ke depan yang sudah dibangun dengan susah payah dan berkeringat selama ini hingga menjadi partai terbesar kedua di Indonesia. "Ayo bicara Mas Bowo, kami menunggu arahan dan perintahmu. Akan ke mana arah partai nanti?" pungkasnya.
