Seperti Gas & Rem Tangani Pandemi Covid-19 & Jaga Stabilitas Ekonomi Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah sudah membuat Peraturan Pemerintah (PP) mengenai penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN). Melalui Perpres tersebut, kata Mahfud, penanganan Covid 19 harus berjalan seimbang dengan pemulihan ekonomi nasional. Mahfud mengatakan, di tengah ketidakpastian situasi, penanganan corona harus dilakukan bersamaan dengan pemulihan ekonomi. Sehingga diharapkan kesehatan masyarakat dan ekonomi terkendali dengan baik. ”Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu ibarat rem dan gas. Jangan terlalu cepat yang satu misalnya kita terlalu ngegas agar Covid 19 terus yang dilawan, namun lupa membangun ekonomi ya,” kata Mahfud saat memberi sambutan dalam acara HUT ke 70 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) secara virtual, Sabtu (24/10/2020).

"Jadi ini harus berjalan bersama. Karena apa? Karena dengan PC PEN nanti yang ketiga pendidikan juga akan mulai diatur ke sana. Sehingga pemerintah itu mengatakan PC PEN itu ibarat rem dan gas," imbuhnya. Mahfud menuturkan, di kalangan dokter pun kebijakan penanganan Covid 19 tak seragam. Bahkan, di tingkat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) perbedaan tersebut juga sering terjadi. Ia menyebut, perbedaan itu merupakan hal yang wajar lantaran corona memang membuat seluruh pihak panik.

"Saya minta maaf, di kalangan kedokteran sendiri soal kebijakan menanggulangi Covid 19 ini juga tidak seragam. Ada yang setuju ini, ada setuju itu, dan sebagainya. Di Bank Dunia kan juga begitu, di WHO, organisasi kesehatan dunia, itu sama sama sering berbeda satu orang dan orang lain," ujarnya. "Orang yang sama kadang bicara begini, besoknya beda lagi. Karena memang Covid 19 ini membuat kita panik sekarang ini," lanjutnya.

Untuk itu, kata Mahfud, pemerintah harus mengambil kebijakan yang tegas dalam penanganan Covid 19. Dia menyebut pemerintah membuka diri terhadap kritik dari kebijakan yang diambil. "Suka tidak suka pemerintah itu harus mengambil kebijakan, jangan ikut ikutan. Kangan ikut ikutan panik lalu tidak membuat kebijakan. Nah, itu lah yang sekarang kita kerjakan dari sudut kebijakan. Kita perbaiki bersama sama melalui kritik masukan dan sebagainya yang kemudian diolah secara institusional pemerintahan," ujarnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih dan dan apresiasinya atas pengabdian, perjuangan, dan pengorbanan para dokter Indonesia yang berada di garis terdepan dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di tanah air. "Di tengah pandemi ini, masyarakat melihat dan merasakan ketangguhan para dokter memilih jalan sebagai pejuang kemanusiaan, mengorbankan waktu dan tenaga untuk menyelamatkan sesama, membuat yang sakit kembali sehat, dan mengajak yang sehat tetap menjaga kesehatannya," kata Jokowi dalam sambutannya, Sabtu (24/10). Jokowi juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya para dokter yang terpapar virus corona selama bertugas. Menurutnya, keteladanan dokter di masa pandemi menginspirasi jutaan anak bangsa untuk bersama sama berjuang mengatasi pandemi virus corona.

"Keteladanan yang ditunjukkan dokter di masa pandemi ini telah menginspirasi jutaan anak bangsa untuk saling menolong, saling peduli, bersatu padu meringankan beban, bersama bersinergi mengatasi pandemi dan berjuang bersama untuk pulih dan bangkit," tuturnya. Menurut Jokowi, perjuangan IDI selama 70 tahun tidak mudah. IDI tidak hanya memadukan segenap potensi dokter di Indonesia, namun juga mengangkat harkat dan martabat profesi kedokteran hingga mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. "Tapi yang sangat mulia adalah meningkatkan derajat kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Saya yakin dalam perjuangan panjang itu IDI tidak bisa sendirian. IDI berada dalam ekosistem yang di dalamnya ada lembaga pendidikan, ada profesi profesi lain, ada industri dan sebagainya," ujarnya.

Jokowi pun meminta agar tidak ada lagi egosentrisme lembaga kedokteran. Ia menegaskan seluruh lembaga penting dan dapat berkontribusi untuk isu kesehatan di Indonesia.